oleh

Teluk Wondama PSU, Dominggus Minta Pjs Bupati Awasi ASN tak Netral

MANOKWARI, Linkpapuabarat.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik Eduard Nunaki sebagai pjs Bupati Teluk Wondama, Rabu (31/3/2021). Pengangkatan pjs dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah periode lalu.

Teluk Wondama harus menunjuk pjs karena penetapan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 tertunda. Sengketa pilkada harus berlanjut dengan pemungutan suara ulang (PSU).

Pada pelantikan tersebut, Dominggus mengingatkan, tugas pjs saat ini cukup kompleks.

“Pjs harus menjalankan tugas cukup berat saat ini. Selain mengawal pemungutan suara ulang (PSU) juga harus mengawasi ASN agar tetap netral,” ujar Dominggus usai melantik pjs Bupati Teluk Wandoma.

Dominggus mengatakan, pjs bukan hanya dituntut mengawal PSU tapi ikut memastikan tugas tugas birokrasi tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh agenda itu.

“Anda akan bertugas sampai kepala daerah terpilih dilantik nanti. Karena tidak boleh terjadi kekosongan jabatan kepala daerah sampai presiden mengangkat pejabat kepala daerah definitif,” terang Dominggus.

Gubernur mengatakan, sekali lagi ia mengingatkan pjs agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Menjaga netralitas birokrasi dalam proses PSU nanti.

“Tugas utama pjs, pertama memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Kedua memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

Tugas ketiga kata Dominggus, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Lalu keempat melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Dan kelima melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Di mana tugas dan kewenangannya antara lain, memperhatikan surat edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Dominggus juga meminta pjs merangkul semua stakeholder yang ada di masyarakat. Termasuk mengoptimalkan koordinasi dengan DPRD, KPU, Bawaslu dan FORKOPIMDA. Juga ikut menjaga harmonisasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dalam menjaga stabilitas publik dan pemerintahan di daerah.

“Yang tidak kalah penting hindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan kontra produktif terhadap tugas-tugas pemerintah,” ucapnya.

Dominggus mengingatkan, pejabat sementara bupati bukanlah jabatan politik. Pjs merupakan kepanjangan tangan daerah yang mampu berkoordinasi dengan instansi wilayah terkait, dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat.

Kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Teluk Wondama, Dominggus berpesan agar dapat menerima pjs.

“Berikanlah saran dan masukan yang sifatnya membangun kepada pejabat tersebut, untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Teluk Wondama dengan baik. Karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apabila tidak didukung oleh situasi dan kondisi daerah yang aman,” imbuhnya. (LPB2/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkini