oleh

Sambangi Papua Barat, Kemenkopolhukam Gelar Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

MANOKWARI – Sambangi Papua Barat, Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam suatu konsultasi publik, Rabu (23/9/20) di Swiss bel Hotel.

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, merupakan satu dari 12 isu strategis yang menjadi substansi dari kegiatan konsutasi publik Kemenkopolhukam yang dilaksanakan di 10 daerah provinsi termasuk Papua Barat.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam,  Brigjen Pol. Puja Laksana menyampaikan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional.

Upaya tersebut membutuhkan persatuan segenap komponen bangsa. Dengan keanekaragaman geografis memiliki ancaman yang beragam, kesatuan bangsa harus tetap dijaga dengan kebijakan yang mampu mengantisipasi segala macam kerawanan.

“Pemerintah sudah melakukan kebijakan untuk memperkokoh persatuan. Setiap lembaga juga telah melaksanakan kebijakan dalam bentuk program tetapi perlu juga dievaluasi agar tetap berjalan dengan baik. Dengan konsultasi publik ini akan dihasilkan rekomendasi untuk disampaikan pada lembaga mitra Kemenkopolhukam,” ungkapnya.

Kedepannya, hasil dari Program Konsultasi akan dijadikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.

Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Robert Rumbekwan mengatakan kesatuan bangsa pra syarat untuk capaian penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Senantiasa terjadi dinamika baik itu internal maupun eksternal. Ada isu tertentu yang bersifat nasional dan juga disetiap daerah berbeda. Perlu evaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga negara karena dari hasil itu dapat dianalisis lalu menjadi suatu rekomendasi,” kata Gubernur.

Papua Barat sendiri merupakan daerah dengan indeks kerukunan umat beragama tertinggi di Indonesia tetapi dari aspek politik tahun 2019, Papua Barat memiliki kualitas demokrasi terendah serta kerawanan pilkada tertinggi. (LPB3/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkini