oleh

Apel Gabungan, Wabup Matret Kokop Singgung BPK RI hingga Problem Honorer

BINTUNI, Linkpapuabarat.com – Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop menyampaikan beberapa poin penting dalam apel gabungan lintas-OPD, Jumat (19/3/2021). Wabup berbicara banyak hal. Mulai tata kelola keuangan, disiplin hingga rasionalisasi honorer.

Apel dihadiri sekda, asisten, staf ahli bupati, sekwan, pejabat esolon III, IV dan seluruh pimpinan OPD beserta seluruh staf. Apel berlangsung di halaman Kantor Bupati Teluk Bintuni.

Wabup Matret Kokop menyampaikan, pimpinan OPD harus siap dengan perubahan sistem keuangan. Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan sesegera mungkin dilakukan perbaikan karena perubahan tersebut diakui cukup rumit.

“Karena sistem lama 3, ditambah 2. Jadi 5 sistem. Tambahan 2 sistem ini agak rumit dan masih dipelajari,” ujar Wabup.

Menurutnya, kekurangan yang direkomendasikan BPK RI harus segera dilengkapi. BPK RI telah memberi rekomendasi dan laporannya telah diterima.

“Saya harap apa yang kurang segera dilaporkan dan hasil laporan BPK RI sudah ada di saya. Bapak mengigatkan kalau kita bekerja dengan hati yang bersih, ikhlas, terutama pelayanan kepada masyarakat pasti kita mendapatkan hasil yang baik,” katanya.

Wabup meminta agar OPD bekerja secara kolektif. Menjaga semangat pelayanan. Karena OPD memiliki peran sentral dalam membawa perubahan bagi Teluk Bintuni.

Disebutkan Wabup, membangun daerah tidak mungkin dilakukan sendiri sendiri. Harus bekerja bersama. Semua dituntut mengambil tanggung jawab itu.

Selain soal keuangan, Wabup juga menyoroti soal rasionalisasi honorer.

“Saya selalu sampaikan dan berharap kepada pimpinan OPD agar honorer ditertibkan. Harus didaftar dengan baik. Tapi sampai beberapa tahun ini belum ada yang disampaikan kepada saya. Nanti kalau anak-anak sudah mulai ribut, baru bilang ada di pak bupati dan di pak wakil bupati. Ini saya harap jangan sampai terjadi lagi,” paparnya.

Laporan soal rasionalisasi honorer itu penting. Kata Wabup, itu akan menjadi bahan koreksi bupati.

“Ini kelihatannya masalah sepele. Tapi kalau pimpinan OPD tidak perhatikan lalu nasib anak-anak kita bagaimana? Saya ingatkan untuk kita semua, orang bekerja itu pasti berharap,” katanya.

Karena itu, ia menekankan OPD segera membenahi persoalan data honorer ini. Jangan sampai memunculkan persoalan dan memengaruhi pelayanan ke depan.

Wabup meminta sekda turun tangan membenahi problem ini. Terutama kata dia honorer yang mengabdi di lingkup kantor bupati.

“Saya berharap kepada bapak sekda untuk mencatat dan mendata kembali agar semua tertib. Terutama yang di lingkup kantor bupati. Kalau kita tidak memberikan contoh di kantor bupati bagaimana yang di luar lingkup kantor bupati,” pungkas Wabup. (LPB5/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkini